Ponorogo-Humas, Pengadilan Agama Ponorogo adalah salah satu satker yang tepat waktu dalam penyetoran dan pelaporan PNBP Fungsional Mahkamah Agung RI, Selasa (10/05/2023). Terbukti di setiap bulannya Mahkamah Agung RI selalu merilis laporan PNBP dengan PA Ponorogo berstatus Hijau yang artinya satker dengan kepatuhan penyetoran dan pelaporan PNBP yang baik. Kepatuhan penyetoran dan pelaporan ini dilakukan PA Ponorogo melalui Aplikasi https://pnbp.mahkamahagung.go.id/ sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 90/KMA/SK/III/2022 tentang pemberlakuan dan Penggunaan Aplikasi PNBP versi 2.0 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Mahkamah Agung RI sebagai induk dari semua peradilan bertekat untuk patuh dan tepat waktu terhadap penyetoran dan pelaporan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak ini.
Dari Direktorat Badan Peradilan Agama sendiri terdapat 2 akun untuk penyetoran pajak antara lain 425233 (Pendapatan Ongkos perkara) yang terdiri dari Pendaftaran perkara Gugatan/Permohonan dan Akun 425239 (Pendapatan Peradilan Lainnya). Pendapatan Peradilan lainnya terdapat beberapa jenis uraian pendapatan antara lain: pendapatan dari Relaas Panggilan Pertama Penggugat, Relaas Panggilan Pertama Tergugat, Relaas Pemberitahuan Putusan, Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai, Pendaftaran Surat Kuasa dan Penyerahan Salinan Putusan. Masing-masing uraian memiliki besaran tarif yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sesuai surat Keputusan ketua MA Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Penatausahaan PNBP yang handal di PA Ponorogo tidak terlepas dari peran aktif setiap pegawai mulai dari Petugas Kasir sampai Bendahara Penerimaan yang di beri tugas dalam mengelola dan menyetor setiap PNBP yang ada. Ahmad Samsyul Bachri, ST adalah Bendahara Penerimaan yang bersertifikat dibalik kepatuhan dan ketepatan waktu setiap penyetoran PNBP PA Ponorogo. PA Ponorogo sendiri bertekat untuk ikut serta dan aktif dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang lebih tertib, transparan dan akuntabel. i-1
