PA Kab. Malang Ikuti Pembukaan Pembinaan Virtual Oleh PTA Surabaya
PA Kab. Malang Ikuti Pembukaan Pembinaan Virtual Oleh PTA Surabaya
Tanggal Rilis Berita : 16 April 2024, Pukul 10:34 WIB, Telah dilihat 15 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Selasa, 16 April 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti kegiatan Pembukaan Pembinaan Virtual yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual berdasarkan surat PTA Surabaya Nomor 1703/KPTA.W13-A/UND.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 02 April 2024 tentang Undangan Pembukaan Pembinaan Virtual. Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakil Ketua PA Kab. Malang - Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., Panitera - Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H., Plt. Sekretaris - Buyung Tumanggor, S.Kom., Panitera Muda beserta Kepala Sub Bagian PA Kab. Malang.

Whats-App-Image-2024-04-16-at-10-12-59

Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh Ketua Pengadilan Agama beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Wilayah PTA Surabaya. Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua PTA Surabaya – Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. didampingi oleh Wakil Ketua – Drs. H. Damsir, S.H., M.H., Panitera – Rusli, S.H. dan Sekretaris - Naffi, S.Ag., M.H. Pada kesempatan tersebut Ketua PTA Surabaya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, mohon maaf lahir dan batin.

Ketua PTA Surabaya juga menyampaikan agar pada tahun 2024 ini seluruh satuan kerja meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Beliau juga berharap pada tahun 2024 ini seluruh satuan kerja di Wilayah PTA Surabaya dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan bagi yang sudah meraih predikat WBK dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Harapan tersebut tentu akan diimbangi dengan upaya pendampingan dan pembinaan secara berkala oleh PTA Surabaya kepada seluruh satuan kerja.

Whats-App-Image-2024-04-16-at-10-13-00

Di tengah perjalanan reformasi pemerintahan dan upaya memberantas korupsi, harapan meraih predikat WBK terus membara di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak untuk membangun tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam menggapai visi bersih ini, langkah-langkah konkret terus dilakukan oleh satuan kerja serta didampingi dengan komitmen, usaha serta upaya dalam mewujudkan Zona Integritas dimulai dari diri sendiri.

image