Kediri, 4 Juni 2024 – Pengadilan Agama Kota Kediri turut berpartisipasi dalam sosialisasi pelaporan pagu DIPA 04 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting, dan diikuti oleh Panitera, Bapak Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H. Sekretaris, Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H. Panitera Muda Hukum, Mun Farida , S.H., M.H. dan Operator Aplikasi SAKTI DIPA 04.Irawati Tirta Handayani, S.E.. Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Kota Kediri.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komperhensif tentang prosedur dan teknis pelaporan Pagu DIPA 04 kepada seluruh satuan kerja dibawah naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan seluruh unit satuan kerja dapat melaksanakan pelaporan anggaran dengan lebih efektif, akurat, dan tepat waktu. Sehingga dapat diharapkan proses pelaporan Pagu DIPA 04 lebih efektif.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut dibahas tentang tata cara pelaksanaan anggaran DIPA 04 tahun 2024, diantaranya mekanisme pelaksanaan anggaran untuk sidang diluar gedung, pembahasan biaya perkara (prodeo), Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan hal penting lainya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran DIPA 04 Tahun 2024. Materi sosialisasi kegiatan ini juga mencakup berbagai aspek penting lainnya, mulai dari prosedur pengisian laporan, penggunaan aplikasi SAKTI, hingga penanganan kendala teknis yang mungkin dihadapi oleh para operator. Peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan narasumber, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.
Bapak Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kota Kediri sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dengan adanya sosialisasi ini Pengadilan Agama Kota Kediri diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaporan anggaran. Serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat koordinasi antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan satuan kerja didaerah, demi tercapainya tujuan bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
