Malang, 31 Juli 2025. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil rapat bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan terkait pagu indikatif tahun depan. Rapat koordinasi ini diikuti oleh para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan. Partisipasi ini dinilai strategis bagi PA Kab. Malang untuk menjamin akurasi data dan kelancaran proses perencanaan anggaran ke depannya.
Agenda utama adalah penyampaian arahan teknis terkait penyusunan dan penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran 2026. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam menjaga sinkronisasi perencanaan anggaran secara nasional. Sekretaris PA Kab. Malang – Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP. turut serta secara aktif dalam mengikuti jalannya kegiatan koordinasi ini. Kehadiran beliau mencerminkan keseriusan lembaga dalam menjalankan amanat perencanaan anggaran secara tepat waktu dan terukur.
Rapat koordinasi ini digelar oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk memastikan seluruh satuan kerja berada dalam jalur perencanaan yang sama. Rapat koordinasi berlangsung efektif dan efisien meskipun dilakukan secara daring. Sekretaris PA Kab. Malang – Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP. menyambut baik sistem koordinasi ini karena mampu menjangkau seluruh satuan kerja tanpa batas geografis. “Hal ini selaras dengan semangat modernisasi birokrasi dan tata kelola anggaran yang akuntabel” ujar beliau.
PA Kab. Malang berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan menyusun RKA-K/L secara cermat sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas unit dalam membangun anggaran yang responsif dan realistis. Dengan keterlibatan penuh, diharapkan proses penyusunan Pagu TA 2026 dapat berjalan tepat waktu dan sesuai sasaran. Penguatan koordinasi seperti ini menjadi bagian penting dalam menciptakan peradilan yang efisien dan profesional.
