Pengadilan Agama Situbondo menggelar Ekspose Hasil Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Triwulan IV Tahun 2025 pada Selasa, 25 November 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pengadilan Agama Situbondo dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Situbondo, Koordinator Hawasbid, Hakim Pengawas Bidang, serta seluruh aparatur pengadilan. Acara ini bertujuan untuk menyampaikan temuan hasil pengawasan rutin yang dilakukan selama triwulan ini. “Pengawasan internal adalah kunci untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan kami,” ujar Ketua Pengadilan Agama. Ekspose ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Koordinator Hawasbid, Rusdiansyah, S.Ag., M.H., memaparkan laporan hasil pengawasan yang mencakup manajemen peradilan, administrasi perkara, dan pelayanan publik. “Kami menemukan beberapa temuan penting yang perlu segera ditindaklanjuti agar proses di pengadilan berjalan lebih efektif,” katanya. Ia menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Evaluasi menyangkut ketepatan waktu pengurusan perkara hingga kecepatan layanan kepada masyarakat. Tim Hawasbid juga menyoroti aspek disiplin kerja para pegawai pengadilan. Semua temuan ini disiapkan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
Dalam proses ekspose, Ketua Pengadilan Agama Situbondo menegaskan pentingnya pengawasan internal dalam menjaga kualitas tata kelola. Ia mengatakan, “Tanpa pengawasan yang rutin, sulit bagi kami untuk mengetahui kekurangan dan meningkatkan kinerja.” Pengawas bidang disebut memiliki peranan strategis dalam mendorong disiplin serta transparansi di lingkungan pengadilan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan pun terus berupaya mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai bagian dari inovasi pelayanan.
Para hakim pengawas bidang yang hadir juga memberikan masukan teknis terkait pelaksanaan administrasi dan manajemen internal. Beberapa hakim mengingatkan pentingnya standarisasi prosedur administrasi agar tidak terjadi hambatan pelayanan. Tidak hanya fokus pada proses internal, pelayanan publik juga menjadi aspek penting yang mendapat perhatian khusus. Dengan langkah ini, transparansi dan akuntabilitas pengadilan dapat semakin terjaga.
