Surabaya, 21 Januari 2026. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Surabaya. Partisipasi dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen PA Kab. Malang dalam mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tertib administrasi. Penyusunan laporan keuangan dan BMN yang akurat dan sesuai ketentuan menjadi cerminan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kegiatan asistensi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan dan laporan BMN secara tepat dan sesuai ketentuan. Materi asistensi mencakup pengelolaan modul SAKTI, pengelolaan persediaan dan aset tetap, serta pelaporan penerimaan negara bukan pajak. Peserta juga mendapatkan pendampingan teknis terkait permasalahan yang sering muncul dalam penyusunan laporan. Dengan demikian, diharapkan kualitas laporan keuangan satuan kerja dapat semakin meningkat.
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan - Buyung Tumanggor, S.Kom., menyampaikan bahwa kegiatan asistensi ini sangat penting bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan satuan kerja. Beliau memandang bahwa asistensi memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait kebijakan dan teknis pelaporan keuangan serta BMN. “Hal ini menjadi bekal penting bagi operator dan pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya” ujar beliau. Partisipasi aktif dalam kegiatan ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan.
Melalui keikutsertaan dalam asistensi penyusunan laporan keuangan dan BMN Tahun 2025 ini, PA Kab. Malang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan. Hasil dari kegiatan asistensi diharapkan dapat segera diimplementasikan dalam penyusunan laporan di lingkungan PA Kab. Malang. Dengan laporan yang tepat, akurat, dan sesuai ketentuan, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terus terjaga. Kegiatan ini sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab.
