Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menggelar acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Akbar dan sarasehan bertajuk "Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Menjaga Ketahanan Keluarga menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara". Kegiatan yang berlangsung khidmat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (22/1) ini mengundang seluruh jajaran pimpinan Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Hadir secara langsung Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Zainal Arifin, S.Ag., M.H., didampingi Panitera As'ari, S.H., dan Sekretaris Akhmadi, S.H. Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Gubernur Jawa Timur, Dirjen Badilag, Kapolda Jatim, KAJATI Jatim, serta KPTA Surabaya.
Dalam sambutannya, Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., menekankan bahwa kolaborasi ini memiliki jangkauan yang sangat luas dan strategis bagi masyarakat. Beliau menyampaikan, "MoU ini memiliki cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian saja, tetapi mencakup perlindungan hak kepada seluruh anggota keluarga dan harta kekayaan keluarga". Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman layanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan di seluruh wilayah Jawa Timur. Selain itu, integrasi data melalui aplikasi "Satria Majapahit Juara" menjadi kunci utama dalam memanjakan para pencari keadilan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam pidatonya memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiasi ini sebagai pondasi penguatan ketahanan nasional yang dimulai dari unit terkecil. Beliau menegaskan, "Family resilience atau ketahanan keluarga ini menjadi basis untuk membangun ketahanan nasional, sehingga kita membutuhkan para peacemaker dan paralegal agar MoU ini landing-nya kuat karena pondasinya sudah ada". Khofifah juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga guna meminimalisir angka perceraian yang masih cukup tinggi. Sinergi antara pemerintah daerah dan instansi penegak hukum diharapkan mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan sosial di masyarakat.
Kegiatan ini pun mencatatkan sejarah dengan meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai Pengadilan Tinggi Agama dengan kerja sama lembaga terbanyak. Sebanyak 1.080 nota kesepakatan telah dihasilkan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan instansi pemerintah, kepolisian, kejaksaan, hingga organisasi kemasyarakatan. Penyerahan sertifikat MURI dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi PTA Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam berinovasi memberikan pelayanan publik. Acara ditutup dengan sarasehan internasional yang membahas perlindungan hak perempuan dan anak, mempertegas komitmen Jawa Timur sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum keluarga yang berkeadilan.
