Malang, 16 Maret 2026. Ketua - Drs. H. Misbah, M.H.I., menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang dengan dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan pembangunan daerah. Kehadiran Ketua PA Kab. Malang dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen lembaga peradilan untuk terus mendukung upaya pembangunan daerah. Melalui partisipasi aktif dalam forum strategis seperti ini, diharapkan terbangun komunikasi yang konstruktif antara instansi pemerintah dan lembaga peradilan.
Acara diawali dengan registrasi peserta dan dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya serta Mars Kabupaten Malang. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa serta laporan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2027 oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Dalam forum tersebut juga disampaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur serta berbagai pandangan strategis dari para pemangku kepentingan. Agenda ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dalam menyusun prioritas pembangunan daerah secara komprehensif.
Selain itu, kegiatan Musrenbang juga diisi dengan sambutan dan arahan dari Ketua DPRD Kabupaten Malang serta paparan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Bupati Malang kemudian menyampaikan arahan terkait pokok-pokok pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2027. Penyampaian materi arah kebijakan pembangunan daerah oleh Kepala Bappeda Kabupaten Malang turut memberikan gambaran strategis mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan sharing session untuk membahas rancangan RKPD secara lebih mendalam.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua - Drs. H. Misbah, M.H.I. menyampaikan bahwa kehadiran lembaga peradilan dalam forum perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antar instansi. Menurut beliau pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan dukungan dan koordinasi dari berbagai lembaga, termasuk lembaga peradilan. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
