Senin, 3 November 2025, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pengadilan Agama Situbondo mengikuti kegiatan Massive Open Online Course (MOOC). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari ruang kerja Pengadilan Agama Situbondo. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur peradilan. Pelatihan MOOC bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem kerja dan etika pelayanan publik. Selain itu, pelatihan juga menekankan pemanfaatan teknologi sebagai penunjang tugas ASN dan PPPK.
Dalam pelaksanaan pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi yang komprehensif. Materi yang diberikan mencakup tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Peserta juga dibekali pengetahuan tentang pengelolaan layanan publik berbasis teknologi. Penekanan khusus diberikan pada penguatan nilai-nilai integritas selama menjalankan tugas. Semua materi disusun secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman peserta. Pelatihan dijalankan dengan metode pembelajaran mandiri yang interaktif. MOOC memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar sesuai kecepatan dan waktu masing-masing.
Salah satu narasumber utama pada pelatihan hari ini adalah Dr. Imam Nahe'i, M.H.I. Beliau merupakan Komisioner Komnas Perempuan yang berpengalaman di bidangnya. Materi yang disampaikan berkaitan dengan peran Komnas Perempuan dalam memberikan perlindungan hak-hak perempuan. Beliau menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Selain itu, beliau mengajak peserta untuk menerapkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Dalam katanya, "Pelibatan perempuan dalam birokrasi harus semakin diperkuat dan dihormati."
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diapresiasi tinggi oleh peserta. Mereka merasa mendapatkan tambahan wawasan yang sangat berarti bagi pengembangan diri. Selain peningkatan kompetensi, pelatihan ini mempererat jejaring antarpegawai dalam satu institusi. Dengan adanya pelatihan MOOC ini, Pengadilan Agama Situbondo menunjukkan komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia. Langkah ini sejalan dengan strategi nasional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel. Aparatur diharapkan menjadi ujung tombak pelayanan yang ramah dan responsif.
