Jakarta, 16 Desember 2025 — Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Biro Kepegawaian berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepegawaian yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2025. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Bimbingan teknis tersebut juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Jam Pelajaran (JPL) bagi pegawai. Pembukaan kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025, dan diikuti oleh peserta dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia.
Pengadilan Agama Pasuruan turut berpartisipasi dalam kegiatan ini yang diikuti oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Achmad Fendi Suprasetyo, S.SI. Keikutsertaan tersebut dilaksanakan secara daring dari meja kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Partisipasi ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Agama Pasuruan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian. Dengan mengikuti bimbingan teknis ini, diharapkan pengelola kepegawaian mampu mengimplementasikan kebijakan kepegawaian secara optimal di satuan kerja.
Bimbingan teknis kepegawaian ini menghadirkan sejumlah materi strategis yang disampaikan selama tiga hari pelaksanaan. Pada hari pertama, peserta memperoleh materi Manajemen Talenta dan Manajemen Kinerja yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya manusia aparatur secara profesional. Hari kedua diisi dengan pembahasan Sistem Merit serta Promosi dan Mutasi Kepegawaian (I-Mut) guna mendukung pengembangan karier ASN yang objektif dan transparan. Sementara itu, pada hari terakhir peserta dibekali materi Kenaikan Pangkat, Pencantuman Gelar, serta penyelesaian Disparitas Data Kepegawaian.
Selain materi teknis kepegawaian, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai Indeks Kualitas Data ASN (IKADA) dan urgensi peningkatan kualitas data dalam mendukung digitalisasi manajemen ASN. Materi tersebut menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk menunjang pengambilan keputusan yang presisi, khususnya dalam manajemen talenta dan pengembangan karier pegawai. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola kepegawaian dapat berperan aktif dalam menyelesaikan disparitas data dan meningkatkan kualitas layanan kepegawaian. Mahkamah Agung RI berkomitmen untuk terus mendorong penguatan tata kelola kepegawaian yang profesional, modern, dan berbasis data berkualitas.
